Kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor, dan perkembangan investasi menjadi sejumlah indikator yang mencerminkan aktivitas ekonomi nasional. Namun, mempertahankan momentum tersebut sekaligus mengejar pertumbuhan 8 persen pada 2029 masih membutuhkan upaya yang lebih besar.
Pemerintah perlu memperkuat investasi produktif, meningkatkan daya saing industri, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif. Langkah tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator statistik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tercantum dalam bahan pemberitaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 yang tercatat sebesar 5,03 persen.
Meski terdapat kenaikan, perbandingan kinerja kedua tahun itu perlu mempertimbangkan konteks waktu. Presiden Prabowo mulai menjalankan pemerintahan pada Oktober 2024, sehingga sebagian besar aktivitas ekonomi pada tahun tersebut berlangsung sebelum masa kepemimpinannya. Memasuki 2026, perekonomian nasional dilaporkan tetap tumbuh. Dalam data yang dirujuk pada bahan artikel, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan, dibandingkan 5,12 persen pada triwulan II 2025. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 disebut mencapai 5,45 persen secara tahunan.
Dari sisi perdagangan, ekspor barang dan jasa tumbuh 7,03 persen sepanjang 2025. Kinerja ini menjadi salah satu penopang ekonomi sekaligus menunjukkan pentingnya pasar ekspor dalam mendukung produksi nasional dan memperluas peluang usaha. Investasi turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang menggambarkan pembentukan aset produktif berupa bangunan, mesin, dan peralatan, tumbuh 6,12 persen pada triwulan IV 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun konsumsi pemerintah pada periode tersebut meningkat 18,62 persen dibandingkan semester I 2025. Sejumlah indikator itu memperlihatkan dinamika kegiatan usaha dan belanja pemerintah yang turut memengaruhi perekonomian. Kendati demikian, keberlanjutan pertumbuhan membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas, menjaga daya beli, dan mendorong investasi ke sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah.
Koordinasi Pemerintah Daerah Perlu Diperkuat Upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memegang peranan penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Persoalan tersebut dibahas Kastorius Sinaga dalam kolom Kompas.com berjudul “Konsensus Ancol Menuju Pertumbuhan 8 Persen”, yang terbit pada 11 Oktober 2026. Pembahasan mengenai Konsensus Ancol menempatkan koordinasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPS sebagai bagian dari upaya menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan pelaksanaan kebijakan di daerah.
Sinkronisasi tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat dijalankan secara lebih terarah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah daerah juga didorong mempercepat realisasi belanja pembangunan, menarik investasi, memangkas hambatan perizinan, dan menciptakan peluang kerja baru. Selain itu, pembentukan Tim Kendali Ekonomi diarahkan untuk memantau pelaksanaan program sekaligus membantu mengidentifikasi persoalan yang menghambat aktivitas ekonomi di daerah.
Efektivitas langkah tersebut akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti kendala di lapangan. Koordinasi yang baik perlu disertai pembagian tanggung jawab yang jelas, kepastian kebijakan, serta evaluasi terhadap hasil program.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu meningkatkan kegiatan produksi, mengembangkan usaha lokal, dan memperluas kesempatan kerja.
Hilirisasi Menjadi Pengungkit Nilai Tambah Selain memperkuat koordinasi pembangunan, hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Pengembangan industri pengolahan nikel di Maluku Utara menggambarkan potensi pengolahan komoditas dalam mendorong aktivitas ekonomi regional. Meski demikian, keberhasilan pendekatan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi penciptaan lapangan kerja, manfaat bagi masyarakat setempat, dan keberlanjutan lingkungan. Setiap daerah juga membutuhkan strategi yang sesuai dengan karakteristik ekonominya. Wilayah yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan dapat memperkuat industri pengolahan hasil produksi lokal agar tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.
Pengembangan industri berbasis potensi daerah berpeluang memperluas rantai nilai, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, dan membuka pasar baru. Untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan infrastruktur, akses pembiayaan, teknologi, dan kepastian pemasaran menjadi faktor penting. Investasi produktif juga perlu memberikan manfaat yang lebih luas. Selain meningkatkan kapasitas produksi, investasi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat keterampilan pekerja, dan membuka ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dalam rantai pasok industri. Karena itu, peningkatan investasi perlu diiringi dengan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Target Pertumbuhan 8 Persen Membutuhkan Strategi Konsisten Di tengah perkembangan sejumlah indikator ekonomi, tantangan pemerataan kesejahteraan masih perlu menjadi perhatian. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum dengan sendirinya menjamin seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang sama. Peningkatan produksi dan investasi perlu berjalan seiring dengan penciptaan pekerjaan yang layak, penguatan daya beli, dan perluasan kesempatan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, daya saing industri, dan kepastian regulasi menjadi bagian penting dari upaya memperkuat fondasi perekonomian nasional. Dalam konteks tersebut, target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo. Untuk mencapainya, pemerintah membutuhkan konsistensi kebijakan, peningkatan investasi berkualitas, pengembangan industri bernilai tambah, serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan investasi dapat menjadi modal untuk memperkuat ekspansi ekonomi nasional.Namun, pencapaian target yang lebih tinggi memerlukan langkah konkret untuk mengatasi hambatan struktural dan memastikan pertumbuhan berlangsung secara berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Kemampuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya beli, dan memperluas pemerataan hasil pembangunan juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai kemajuan ekonomi Indonesia.
