Menjelang 20 Oktober 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki usia dua tahun. Momentum ini memunculkan beragam penilaian, mulai dari apresiasi terhadap program pemerintah hingga kritik dari mahasiswa dan masyarakat. Penjaringan aspirasi oleh kelompok mahasiswa merupakan bagian wajar dari demokrasi. Namun, evaluasi yang utuh juga membutuhkan pembacaan atas data pelaksanaan kebijakan, bukan semata-mata kesan positif ataupun negatif.
Dari sisi ekonomi, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen, dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Kenaikan tersebut memperlihatkan aktivitas ekonomi tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global. Namun, pertumbuhan produk domestik bruto tidak otomatis berarti seluruh keluarga mengalami peningkatan kesejahteraan yang sama. Harga kebutuhan pokok, ketersediaan pekerjaan, dan daya beli tetap menjadi ukuran penting dalam menilai dampaknya.
Di sektor pangan, stok Cadangan Beras Pemerintah dilaporkan mencapai sekitar 4,6 juta ton per 11 Oktober 2026. Persediaan ini memberi pemerintah ruang untuk menjaga pasokan, menjalankan bantuan pangan, dan melakukan intervensi ketika pasar mengalami tekanan. Meski demikian, besarnya stok nasional harus dibedakan dari harga yang dibayar konsumen di daerah. Distribusi yang merata dan keterjangkauan harga tetap menentukan apakah ketahanan pangan benar-benar terasa sampai tingkat rumah tangga.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menunjukkan perluasan jangkauan. Badan Gizi Nasional mencatat 56,99 juta penerima manfaat per 31 Agustus 2026. Angka itu menggambarkan skala pelayanan yang telah berjalan, sekaligus menuntut standar keamanan pangan dan pengawasan dapur yang konsisten. Berbagai laporan gangguan kesehatan terkait distribusi makanan harus ditangani secara terbuka, sebab keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari banyaknya porsi atau penerima.
Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis telah dimanfaatkan sekitar 99,1 juta orang hingga September 2026. Pemeriksaan dini dapat membantu warga mengenali risiko penyakit sebelum kondisinya memburuk. Tantangan selanjutnya adalah memastikan peserta yang menemukan gangguan kesehatan memperoleh pemeriksaan lanjutan, pengobatan, dan pelayanan yang mudah dijangkau. Cakupan layanan yang luas akan lebih bermakna jika diikuti tindak lanjut kesehatan yang terukur.
Pemerintah juga memperluas agenda revitalisasi sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan sasaran 71.744 satuan pendidikan untuk 2026, termasuk tambahan 60.000 sekolah dari rencana awal. Angka ini merupakan target program, sehingga tidak tepat disamakan dengan jumlah bangunan yang seluruhnya telah selesai diperbaiki. Publik berhak memperoleh informasi tentang progres pekerjaan, kondisi sekolah setelah renovasi, dan manfaatnya bagi kegiatan belajar.
Bagaimana Penilaian Masyarakat?
Hasil survei menjelang dua tahun pemerintahan menunjukkan gambaran yang beragam. Indonesia Network Election Survey (INES) melaporkan kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 79,3 persen pada September 2026.
Sementara itu, Piramida Research mencatat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 60,4 persen pada survei 20 September–5 Oktober. Poltracking Indonesia pada Agustus mencatat 55,1 persen, sedangkan SMRC pada 1–10 Oktober memperoleh 44,5 persen untuk kepuasan terhadap kinerja Presiden.
Pertanyaan, metode, dan periode survei berbeda. Karena itu, angka-angka tersebut tidak dapat disamakan ataupun dipilih hanya karena menguntungkan suatu pandangan.
Survei juga bukan vonis tunggal atas suatu pemerintahan. INES mewawancarai 1.400 orang di 36 provinsi, sedangkan Piramida melibatkan 1.200 orang di 34 provinsi. Keduanya menangkap pendapat responden pada waktu tertentu, bukan seluruh pengalaman warga secara langsung. Ketika angka berbeda cukup jauh, transparansi metodologi menjadi sama pentingnya dengan hasil persentase. Karena itu, setiap kutipan survei sebaiknya disertai nama lembaga, waktu pengumpulan data, dan objek penilaian yang ditanyakan kepada responden.
Perbedaan penilaian itu menunjukkan bahwa capaian program dan kekecewaan sebagian masyarakat dapat hadir bersamaan. Data pertumbuhan ekonomi atau jumlah penerima layanan merupakan indikator pelaksanaan, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan kualitas pelayanan, pemerataan manfaat, dan pengalaman warga sehari-hari. Kritik mahasiswa mengenai kebutuhan masyarakat layak menjadi masukan yang diuji bersama data, bukan dianggap bertentangan dengan keberadaan program pemerintah.
Memasuki tahun ketiga, ukuran kinerja pemerintahan semakin bergeser dari peluncuran program menuju hasil yang dapat dirasakan. Pemerintah berkepentingan menyampaikan capaian secara transparan, menjelaskan kendala, dan menunjukkan tindak lanjutnya. Masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki ruang untuk mengawasi dan mengajukan perbaikan.
Dua tahun pemerintahan pada akhirnya bukan sekadar soal angka keberhasilan atau ketidakpuasan, melainkan kesempatan memastikan kebijakan publik semakin efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
