Mulai 2027, pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan gaji atau honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut telah disepakati DPR dan pemerintah dalam pembahasan APBN 2027, dengan alokasi anggaran sekitar Rp23 triliun.

Selama ini, pembiayaan PPPK yang bekerja di daerah pada dasarnya menjadi bagian dari beban anggaran pemerintah daerah. Pengalihan pembiayaan ke APBN diharapkan memberikan kepastian pembayaran sekaligus mengurangi tekanan belanja pegawai dalam APBD.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebut PPPK yang pembiayaannya selama ini bersumber dari APBD mayoritas merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Karena itu, kelompok guru dan tenaga kesehatan menjadi bagian penting dari kebijakan pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan ini juga dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Dengan sebagian beban gaji PPPK ditanggung melalui APBN, anggaran daerah diharapkan dapat lebih leluasa digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan lainnya.

Selain untuk tenaga pendidikan dan nakes, penarikan gaji PPPK ke pusat ini juga terkait dengan PPPK teknis di Pemda. Namun, cakupan PPPK teknis di Pemda masih menunggu aturan spesifik. Inilah yang perlu dikawal oleh teman-teman ASN teknis.

Terkait demonstrasi yang akan digelar oleh pegawai PPPK teknis di DPR pada 7 Oktober mendatang, hal itu sah-sah saja sebagai aspirasi. Namun patut diperhatikan, penyampaian pendapat di muka umum itu harus berjalan damai dan tertib. Aspirasi lebih baik disampaikan ke DPR melalui dialog, dengan begitu aksi demonstrasi tetap pada koridor substansi yang ingin disampaikan.

Namun yang jelas, DPR dan pemerintah sejatinya terbuka untuk dialog dan berdiskusi mengatasi polemik ini. Semoga bagi PPPK teknis segera ada titik terang, sehingga nasib mereka makin jelas, termasuk dengan skema penarikan gaji PPPK ke pusat tersebut.